Jumat, 28 Juli 2017

Universitas terkemuka di Sumatera yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                    Universitas terkemuka di Sumatera yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi                  

Gandeng UMSB Gelar Uji Sahih, DPD RI Minta Masyarakat Kawal RUU Kekerasan Seksual


PADANG -- Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengandeng Universitas Muhammadiyah Sumbar (UMSB) menggelar uji sahih Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan undang-undang di gedung Pasca UMSB, Rabu, (19/7/2016). 

Acara yang dikemas dalam bentuk seminar nasional itu bertujuan untuk mendapat pandangan saran konstruktif dari akademisi juga masyarakat terkait RUU yang disusun Komite DPD RI tersebut.

 

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, uji sahih ini digelar agar DPD RI memperoleh masukan serta informasi aktual mengenai hal yang berkaitan dengan RUU kekerasan seksual.

 

RUU ini sudah sejalan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kekerasan seksual terhadap anak dan instrumen undang-undang lannya. UU PKS ini menjadi instrumen yuridis bagi siapa saja korban pelaku kejahtan seksual. Hukuman tambahan berupa kebiri kimiwi bagi pelaku juga dibahas dalam RUU ini.

 

Terkait kebiri, Dia menegaskan RUU penghapusan kekerasan seksual tidak untuk kebiri fisik melainkan hanya kebiri kimiawi saja. "Perpu ini dimaksudkan agar melindungi korban kejahatan seksual dan mengurangi kejahatan seksual kareng memuat sanksi yang jelas dan tegas," katanya

 

Menurutnya, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman dan membahayakan siapapun terutama kaum wanita dan anak-anak, sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

Data komnas perempuan menyatakan tingkat kejahtan terus meningkat perkosaan 1067 kasus, pencabulan 1064, pelecehan seksual 268 kasus dan lainnya. Lanjut Fahira, Intrument perundang-undang cukup banyak namun belum mumpuni, UU PKS diharapkan sebagai instrumen yuridis yang memparipurnakan dari segala kasus kekerasan seksual yang terjadi yang makin meningkat dewasa ini.

 

"UU penghapusan kekerasan seksaual untuk menjawab keresahan masyarakat dan korban kekerasan seksual. Seluruh stageholder dilibatkan mencegah kekerasan seksual terhadi di masyarakat," katanya

 

Anggota DPD RI Emma Yohana mengucapkan Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sumbar yang telah berkerjasama dengan DPD menggelar seminar nasional uji sahih RUU penghapusan kekerasan seksual.

 

Terkait nama RUU dan pasal yang perlu ditambahkan atau dikurangi, katanya, itu bisa diiskusikan lebih lanjut makanya DPD RI hadir disini untuk menyerap aspirasi tersebut dari kalang akademik, aktivis hukum dan kalangan lainnya agar UU PKS lebih kuat. "Uji sahih ini merupakan tahapan untuk menerima masukan dari masyarakat akademik kemudian dibahas bersama para pakar setelah itu finalisasi selanjutnya diberikan ke DPR sudah dimasukan ke prolegnas," ujarnya.

 

Wakil Gubernur Sumbar mengungkapkan prostitusi, free sex, dan narkoba sudah merajalela dan itu tidak bisa dipungkiri lagi, setiap hari ada pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung, makanya Undnag-undang penghapusan ini melindungi hak para korban terutama kaum wanita dan anak serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku kejahtan seksual. "terima kasih kepada DPD RI dan UMSB yang telah menyelenggarakan uji sahih RUU kekerasan seksual ini," tutupnya.